Pedoman Pemberitaan Media Siber Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Media masa depan. Itulah predikat yang selama ini diberikan kepada media siber. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka harapan terhadap media siber untuk menggantikan media cetak konvensional semakin tinggi. Sampai saat ini media siber di Indonesia telah banyak bermunculan. Karena mudah dan murahnya biaya produksi media siber, menyebabkan banyak pihak yang memanfaatkannya untuk membangun portal berita sendiri. Cukup satu wartawan di lapangan, mencari berita, kemudian mengunggahnya ke internet.

Kecepatan, merupakan salah satu karakteristik media siber yang paling diandalkan. Tentu saja, berita yang ditulis wartawan hari ini, bahkan detik ini bisa langsung dibaca oleh masyarakat tanpa perlu menunggu esok hari, seperti berita di media cetak. Namun sayang, karena ‘doktrin’ kecepatan tersebut, menyebabkan banyak wartawan siber terlalu mementingkan kecepatan, sehingga akurasi berita menjadi tumpul. Padahal sudah jelas pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 disebutkan bahwa “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”, dengan demikian wartawan tersebut bisa telah  melanggar Kode Etik Jurnalistik dengan tidak menghasilkan berita yang akurat dan berimbang.

Meskipun ketidakakuratan dan ketidakberimbangan pada sebuah berita bisa diklarifikasi pada berita selanjutnya (running news), tetapi hal tersebut tidak bisa dengan mudah diselesaikan. Karena berita atau data yang telah diunggah di internet akan selalu tersimpan, bahkan bisa digunakan untuk kepentingan yang tidak baik. Munculnya slogan ‘Think before posting’ yang selalu dikampanyekan oleh tim ICT Watch/Internet sehat, memang dikarenakan betapa pentingnya membuat keputusan apakah sesuatu itu pantas diunggah ke internet atau tidak, dan itu pun bisa berlaku pada berita di media siber.

Rancangan Pedoman Pemberitaan Media Siber

Banyaknya pelanggaran KEJ yang dilakukan oleh wartawan media siber, menyebabkan Dewan Pers merasa perlu untuk pedoman khusus pemberitaan media siber. Pedoman ini disusun karena media siber memiliki karakter khusus sehingga perlu pedoman untuk mengatur agar pengelolaannya dapat profesional dan sesuai dengan Undang-undang Pers serta kode etik jurnalistik. Pedoman ini disahkan bersama-sama dengan sejumlah organisasi jurnalis, perusahaan pers dan pakar-pakar media. (vivanews.com)

Rancangan Pedoman Pemberitaan Media Siber itu telah diunggah ke dalam laman web resmi Dewan Pers http://dewanpers.or.id/ pada tanggal 30 Januari 2012. Tetapi, disana bisa dilihat meski Dewan Pers memang berusaha untuk memberikan pedoman bahwa media siber pun harus tetap mengutamakan akurasi, tetapi masih ada celah yang tetap bisa memberikan kesempatan adanya pelanggaran KEJ oleh para wartawan nakal.

Pada Rancangan Pedoman Pemberitaan Media Siber No.2 yang menjelaskan tentang verifikasi dan keberimbangan berita, sedangkan penjelasannya sebagai berikut:

a.    Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b.    Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c.    Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

1)    Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

2)    Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

3)    Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

4)    Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d.    Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

Dari poin di atas, masih ada poin-poin pengecualian untuk mengabaikan verifikasi fakta pada beberapa kondisi. Tapi, dengan adanya poin c.4 yang mengharuskan Media siber memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring, merupakan salah satu upaya dan inovasi yang sampai saat ini memang belum diterapkan pada media siber yang ada di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, tentunya dapat membantu agar masyrakat tidak langsung menyimpulkan, dan bisa memahami bahwa berita yang sudah dimuat itu masih belum jelas dan perlu verifikasi lebih lanjut.

 Apresiasi perlu diberikan kepada Dewan Pers yang telah berinsiatif untuk menertibkan berita di media siber yang melanggar KEJ. Dengan munculnya Pedoman Pemberitaan Media Siber ini, meskipun masih sebatas rancangan, sangat diharapkan bisa menekan angka pelanggaran KEJ yang dilakukan oleh para wartawan siber yang dapat merugikan beberapa pihak. Semoga setelah disahkannya pedoman ini nanti, semua orang yang bergerak di media siber bisa mematuhinya, dan hal ini tidak akan menyebabkan karakter media masa depan yang serba cepat itu menjadi terkikis dan hilang. (nenden)

Untuk rancangan Pedoman Pemberitaan Media Siber bisa dilihat di: http://dewanpers.or.id/kebijakan/pedoman/908-rancangan-pedoman-pemberitaan-media-siber

6 komentar

  1. makasih banyak ya Kak
    baru tahu, ternyata ada rancangan Pedoman Pemberitaan Media Siber
    semoga dengan demikian semua bisa tertata ya Kak

  2. Tina Latief · · Balas

    ‘Think before posting’ engga seperti kaya posting di fb ya, benar-benar without thinking…

  3. Semoga juga bisa menghilangkan berita-berita hoax lagi deh🙂

  4. sebuah rancangan undang-undang yang layak untuk diapresiasi bagi sahabat2 blogger semua…

  5. kok aku belum pernah dengar dewan pers ngajak blogger diskusi soal ini ya. setidaknya utk sosialisasi. penting juga kan buat kita.

  6. […] sudah sesuai dengan pedoman pemberitaan media siber yang dirilis Dewan Pers awal 2012 lalu. Pedoman pemberitaan media siber itu disusun sebagai upaya pencegahan pelanggaran kode etik jurnalist… serta untuk melindungi pembaca dari kesalahpahaman […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: